Syarat & Ketentuan

01Ruang lingkup layanan

SIU, dikelola oleh [Nama badan usaha pengelola SIU], adalah jasa pendampingan dan pengurusan perizinan usaha. SIU bukan instansi pemerintah. Keputusan penerbitan izin tetap ada di instansi yang berwenang.

Rincian pekerjaan, dokumen yang dibutuhkan, dan biaya untuk tiap pengurusan dituliskan dalam penawaran atau invoice yang kamu setujui.

02Pemesanan & mulai kerja

• Pemesanan dilakukan lewat WhatsApp, email, atau formulir di situs.
• Pekerjaan dimulai setelah kamu menyetujui penawaran, membayar sesuai termin pertama, dan mengirim dokumen awal.
• Setiap pengurusan mendapat nomor tiket untuk memantau progres.

03Kewajiban klien

• Memberikan data dan dokumen yang benar, sah, dan milik sendiri atau atas kuasa yang sah.
• Menanggapi permintaan dokumen atau konfirmasi dalam waktu wajar.
• Tidak memakai layanan untuk kegiatan yang melanggar hukum.

Kebenaran isi dokumen sepenuhnya tanggung jawab klien. Kami berhak menghentikan pengurusan jika menemukan dokumen palsu atau kegiatan terlarang.

04Biaya & pembayaran

• Biaya jasa SIU dan biaya resmi (misalnya PNBP, jasa notaris, retribusi daerah) dirinci terpisah.
• Pembayaran bisa penuh atau bertahap sesuai termin di invoice.
• Keterlambatan pembayaran dapat menunda pengerjaan tahap berikutnya.

05Waktu pengerjaan

Estimasi waktu diberikan di awal dan diperbarui di tiket. Waktu proses di instansi, gangguan sistem pemerintah, atau perubahan aturan berada di luar kendali kami, sehingga estimasi bukan jaminan tanggal selesai.

06Dokumen & kerahasiaan

Dokumenmu hanya dipakai untuk pengurusan izin dan dijaga sesuai Kebijakan Privasi. Dokumen asli yang kamu titipkan dikembalikan setelah pengurusan selesai.

07Batas tanggung jawab

Kami tidak bertanggung jawab atas penolakan atau keterlambatan dari instansi, perubahan regulasi, atau kerugian akibat data yang tidak benar dari klien. Jika terjadi kesalahan dari pihak kami, tanggung jawab kami paling besar sebesar biaya jasa yang sudah dibayar untuk layanan tersebut.

08Pembatalan

Pembatalan dan pengembalian dana mengikuti Kebijakan Garansi & Refund.

09Keadaan kahar

Kami tidak dianggap lalai jika pekerjaan tertunda karena bencana, gangguan sistem pemerintah secara luas, kebijakan darurat, atau kejadian lain di luar kendali wajar.

10Hukum yang berlaku

Syarat ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Perselisihan diselesaikan secara musyawarah lebih dulu; jika tidak tercapai, melalui Pengadilan Negeri [kota].

11Perubahan & kontak

Syarat ini bisa diperbarui sewaktu-waktu. Versi yang berlaku adalah yang tayang di halaman ini. Pertanyaan: [email] · WhatsApp [nomor].